Kota Bengkulu, Bengkulutoday.com - Rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang menghadirkan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Aula Serba Guna, Rabu (3/8/2016) menimbulkan cibiran. Pasalnya, koordinasi dan supervisi hampir setiap tahun diadakan dengan melibatkan pihak terkait, namun miskin praktek, demikian dikatakan ketua LSM Asosiasi Petani Indonesia (AIPI), Amran Edi, Rabu (3/8/2016).
"Melibatkan KPK, BPK atau lembaga berwenang lainnya sudah sering dilakukan, tapi hampir tidak dilaksanakan dengan konsisten alias miskin praktek," imbuh Amran. Amran menilai justru di era Junaidi Hamsyah transparansi lebih diwujudkan daripada era Ridwan Mukti. Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala daerah dan DPRD se Provinsi Bengkulu serta SKPD, namun ada beberapa diantaranya yang tidak hadir.
Mengusung tema “desiminasi praktik terbaik tata kelola pemerintahan berbasis elektronik”, Ridwan Mukti mengharapkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun untuk diketahui, keterbukaan informasi tahun 2016 di Pemerintah Provinsi Bengkulu justru menurun dibanding era Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. Dari catatan LSM AIPI tahun 2015, Pemprov sudah mulai transparan terhadap pengelolaan anggaran, salah satunya melalui situs http://www.birokeuangan.bengkuluprov.go.id/ telah ditampilkan daftar RKA, DPA,LRA SKPD Provinsi tahun 2015. Untuk tahun 2016 ini, daftar-daftar informasi tersebut tidak dapat diakses. (Lj)
