Bengkulutoday.com – SE Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang menegaskan adanya rasionalisasi anggaran sebesar 30 persen di setiap SKPD dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, hal tersebut dilakukan saat hampir masuk tri wulan pertama tahun anggaran 2016. Dampak adanya ketakutan yang luar biasa dikalangan PNS tentu dapat dibenarkan, sebab mereka masih menebak-nebak gaya kepemimpinan Ridwan Mukti, demikian dikatakan Zetriansyah,SH, Senin (2/5/201).
“Ada banyak keluhan di SKPD, mau mencairkan dana ATK saja mereka takut, ada juga keluhan dari para kontraktor, biasanya proyek sudah berjalan, tapi sekarang masih belum jelas,” ulas Zetriansyah. Sempat terjadi kebingungan, sebab Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Khairil Anwar justru meminta SKPD untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan APBD yang telah di sahkan. Sedangkan Gubernur meminta adanya rasionalisasi.
Rian, salah satu pengusaha mengatakan tahun ini harus rela menunggu lama. Padahal, biasanya bulan 3 sudah ada kepastian anggaran berjalan. “Takutnya rasionalisasi anggaran justru menghambat pembangunan, mungkin niat Gubernur bagus tapi waktu dan anggarannya bisa mubazir,” kata Rian. Bagusnya, kata Rian, Rasionalisasi anggaran diterapkan tahun 2017 nanti.
Untuk diketahui, memasuki bulan ke 5 tahun 2016, masih banyak proyek APBD Provinsi yang belum berjalan. Sebagian bahkan masih proses lelang. (Lj)
