Bengkulutoday.com - Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, agar kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa ditekan hingga 0 % meskipun masih pandemi.
Program yang diupayakan saat ini ialah melakukan penanggulangan melalui kolaborasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Jenderal Perumahan.
Mengenai hal itu, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi serta jajaran berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu.
Senin (28/3/2022), Pemkot Bengkulu langsung melakukan rakor bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di ruang kerja Wawali dan dihadiri beberapa Kepala OPD terkait.
Berbagai masukan diberikan BPIW untuk Pemkot Bengkulu dalam mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu, yang disampaikan langsung Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Kemen PUPR Sosilawati.
Kata Sosilawati, pihaknya akan melakukan survei kolaborasi kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu dan mencanangkan beberapa program untuk beberapa tahun ke depan.
"Kita lagi melaksanakan survei kolaborasi kemiskinan ekstrem. Jadi program penanganan ini direncanakan untuk 3 tahun ya, mulai dari 2021 di lokasi 35 kabupaten/kota di 7 provinsi, untuk 2022 di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, sedangkan di tahun 2023 itu di 514 kabupaten/kota seluruh indonesia," ungkap Sosilawati.
Sasaran program ini, tambah Sosilawati ialah masyarakat yang berpenghasilan rendah (per 1 bulan hanya 900 ribu).
Bentuk bantuannya ialah perumahan, penanganan infrastruktur berbasis masyarakat seperi sanitasi, air minum dan jalan lingkunan. Untuk kota, data yang digunakan ialah verifikasi dan validasi, by name by adress.
"Dari lima, dua kecamatan yang akan dilakukan survei dengan melibatkan BKKBN, kemen PUPR, Bappeda dan pihak lainnya," tambahnya.
Wawako Dedy juga angkat bicara mengenai kemiskinan ekstrem, dikarenakan banyaknya hal yang melandasi terjadinya kemiskinan.
"Saya sudah sering sampaikan kepada para Kepala OPD untuk mengintervensi kemiskinan ini, terutama anatomi kemiskinan, apakah dia miskin ini karena rumahnya, apakah tidak ada modal," ujar Dedy.
Dirinya juga memahami maksud dan tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Ia paham maksud dari pemerintah, melalui BSPS ini kita sentuh dan membantu masyarakat yang rumahnya bisa berswadaya.
Tetapi di lapangan kita juga binggung, karena banyak yang bertanya, pak rumah kami lebih jelek tapi rumah sebelah yang dibantu, nah di sini masyarakat juga harus andil.
Ini juga PR kita bersama, karena masyarakat tak mau tahu soalnya, ini satu sisi rumah sudah reyot yang kita bantu malah atap yang bagus, tapi kita berpikir itu masih bisa dimanfaatkan dengan dibantu tenaga yang mereka punya dan tentunya lebih mandiri," jelasnya. (Rilis Media Center Kota Bengkulu)
