Bengkulutoday.com - Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi didampingi Sekretaris Daerah Sukarni S.P M.Si, Kepala Dinas Sosial Efredy Gunawan S.S.TP M.Si serta rombongan melaksanakan audiensi ke Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Bencana Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
Kedatangan Bupati beserta rombongan ini disambut dan diterima langsung oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Drs. Iyan kusmadiana M.PS SP, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Dra. Mira Riyanti Kurniasi, M.Si dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Drs Arif Nahari M.Si, Jumat (11/11/22).
Audiensi ini dilaksanakan terkait dengan program-program yang ada di Kementerian Sosial yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Juga membahas mengenai program-program penanganan bencana alam maupun bencana sosial dan non alam serta program-program dilingkup pemberdayaan masyarakat antara lain program lumbung sosial untuk desa, kampung siaga bencana, perlengkapan TAGANA, dapur umum maupun program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan mempunyai usaha kecil yg sudah terlebih dahulu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Dalam kesempatan ini Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengisnstruksikan Dinas Sosial untuk menyampaikan seluruh proposal yang berkaitan dengan program-program yg ada di Kementerian Sosial.
“Dari pertemuan kami tadi, saya perintahkan Kepala Dinas Sosial untuk segera menyampaikan seluruh proposal yang berkaitan dengan program-program yang ada di Kementerian Sosial ini,” ujar Gusnan Mulyadi
Upaya membangun daerah, tidak akan pernah terlepas dari para pemangku kepentingan dan sumber dana untuk pembiayaannya. Masing masing level pemerintahan memiliki kewenangan mengalokasikan dana bagi pembangunan di daerah. Kegiatan semacam ini adalah upaya yang ditegaskan Bupati sebelum-sebelumnya bahwa pelaksanaan pembangunan di Bengkulu Selatan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari dana yang berbasis APBD Kabupaten. Program pembangunan daerah harus di kejar sampai di level Kementerian dengan terus melaksanakan koordinasi dan mengusulkan proposal ke tingkat pusat. (MC BS)
