Bengkulutoday.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, resmi membuka kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).
Kegiatan bertema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital” ini dihadiri sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekda Bengkulu Selatan Susmanto, Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa TP2DD merupakan forum strategis dalam memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi keuangan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memahami secara lebih komprehensif indikator serta mekanisme pengisian penilaian Championship TP2DD,” ujar Wahyu.
Ia juga mengapresiasi tren positif digitalisasi di Bengkulu. Hingga Februari 2026, pengguna QRIS tercatat mencapai 281.097 atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan. Sementara volume transaksi mencapai 243.888 transaksi, meningkat sekitar 27 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan adopsi transaksi digital di masyarakat semakin kuat, sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan pentingnya peran TP2DD dalam mendorong implementasi digitalisasi di daerah, termasuk meningkatkan pemahaman terhadap indikator penilaian kinerja.
Ia mengungkapkan, saat ini Bengkulu masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus segera dibenahi melalui kerja bersama seluruh daerah.
“Masih ada daerah yang belum optimal menerapkan transaksi non-tunai. Bahkan, beberapa masih berada di kisaran 50 persen,” ungkap Herwan.
Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia serta kebiasaan yang masih mengandalkan sistem manual, meskipun berbagai aplikasi digital telah tersedia.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong seluruh transaksi, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, dilakukan secara non-tunai guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Pemerintah pun dituntut lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan inovasi digital dalam pelayanan publik. Upaya ini sekaligus ditargetkan mampu meningkatkan penerapan transaksi non-tunai serta memperbaiki peringkat TP2DD dan TPID di masa mendatang.
