Kepahiang, Bengkulutoday.com - DPRD Kepahiang mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar, pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) III. Ketua Pansus III Anudin, S.Sos mengatakan pada rapat kerja ini mematangkan pembahasan dasar pengelolaan pasar rakyat karena dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada pasal 46 ada sebagian kewenangan pemerintah daerah yang hilang, tapi kemudian dalam pelaksanaan Undang-undang ini pada PP nomor 29 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-undang cipta kerja ini muncul kembali kewenangan pemerintah daerah.
"Dalam penjelasan PP nomor 29 tahun 2021 tentang pelaksanaan undang-undang cipta kerja dijelaskan bahwa pembangunan pasar ada yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Mekanismenya jika dibangun melalui dana APBN maka nanti dihibahkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemkab ada pada penerbitan ijin pengelolaan pasar," jelas Anudin.
Ditambahkan Wakil Ketua Pansus Ansori M bahwa semangat kita dalam pembahasan raperda pengelolaan pasar rakyat ini ada pada eksistensi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyerap tenaga kerja dan sumber masukan daerah dalam hal pendapatan asli daerah (PAD).
"Sesuai dengan kewenangan kita mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada urusan pemerintahan yang merupakan urusan pilihan sektor perdagangan,pemerintah daerah berwenang dalam menerbitkan ijin pada pengelolaan pasar rakyat," Ansori.
Dia menambahkan pansus optimis dalam penyelesaian pembahasan raperda pengelolaan pasar rakyat dalam peningkatan fungsi, pemberdayaan dan pengelolaan perijinan pasar rakyat dalam kaitannya sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan asli daerah.
Rapat Kerja dipimpin Ketua Pansus III Anudin,S.Sos, hadir dalam rapat kerja Wakil Ketua Pansus Ansori,M dan Tenaga Ahli DPRD dari UNIB.
