Bengkulu Selatan,bengkulutoday.com - Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Bengkulu Selatan terancam akan terkena pelanggaran hukum apabila menggunakan Dana Desa (DD) untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta informasinya dari Jakarta pada (19-21 Mei 2024).
Hal tersebut di ungkapkan Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini bahwa Kepala Desa ataupun perangkat desa boleh mengikuti bimtek asalkan tidak menggunakan Dana Desa (DD),karena peruntukan DD tersebut yaitu untuk kepentingan masyarakat desa.
" Kalau memakai ADD ya boleh saja,namun kalau pakai DD jelas itu tidak boleh sesuai Permendes Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 12, sudah jelas kalau BIMTEK boleh, tapi hanya untuk Warga desa bukan Aparatur Desa, " ungkap Hamdan Sarbaini
Lanjut Hamdan,sampai saat ini dirinya belum mengetahui dana dari mana yang di gunakan oleh Kepala Desa untuk mengikuti Bimtek tersebut dan siapa penyelenggaranya dirinya juga belum mengetahui.
" Informasinya Dinas PMD penyelenggara kegiatan Bimtek,namun apabila bukan Dinas PMD sebagai penyelenggara melainkan pihak ketiga maka lihat saja nanti waktu pemeriksaan nanti, dan apabila terbukti adanya kepala Desa menggunakan DD untuk mengikuti Bimtek maka siap-siap saja untuk kepala desa di sanksi TGR, " tegas Hamdan
Sementara itu Herman Sunarya selaku Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan mengatakan bahwa pihaknya bukan sebagai penyelenggara kegiatan Bimtek melainkan PMD hanya sebagai undangan untuk menghadiri.
" Penyelenggara dari pihak mana kami tidak tahu,kami hadir hanya sebagai undangan, " tutur Herman Sunarya.
Sekedar menyampaikan bahwa dalam kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Mercure Bengkulu pada 19-21 Mei 2024 tersebut yang di ikuti 140 Desa Se-kabupaten Bengkulu Selatan di kenakan biaya Rp 6,5 juta rupiah setiap Desa dan hanya beberapa desa yang tidak ikut kegiatan Bimtek, bisa di totalkan bahwa dalam kegiatan Bimtek tersebut habiskan anggaran hingga milyaran rupiah.
