Bengkulutoday.com, - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat adanya penurunan pendapatan negara sebesar 15,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau terealisasi sebesar Rp728,64 miliar pada 31 Maret 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya dalam Press Release Kinerja ABN Bengkulu hingga 31 Maret 2024, di Aula Kanwil DJPb Bengkulu, Senin (29/4/24).
Bayu mengatakan, penerimaan perpajakan mengalami penurunan di berbagai sektor. Penerimaan perpajakan dalam negeri turun sebesar 7,3 persen, dengan realisasi mencapai Rp462,42 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 3,3 triliun.
Sementara itu, pada sektor penerimaan dari Bea Cukai, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 93,2 persen, hanya mencapai Rp0,15 miliar dari target pagu sebesar Rp26,71 miliar.
Periode ini, beberapa kendala ditemui di antaranya, Pajak Penghasilan Non Migas (PPh Non Migas) mengalami kontraksi karena menurunnya aktivitas transaksi dan terdapat restitusi yang cukup besar pada Januari hingga Maret 2024.
Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) juga mengalami kontraksi karena penurunan produksi akibat masa panen komoditas sawit yang belum stabil, serta belum stabilnya harga komoditas batubara.
Di sisi lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan karena adanya setoran atas ketetapan tahun pajak sebelumnya. Namun, penerimaan dari pajak lainnya mengalami kontraksi karena menurunnya permintaan pasar terhadap penggunaan materai.
Selain itu, penerimaan dari Bea Keluar juga mengalami kontraksi yang signifikan karena adanya penundaan ekspor cangkang sawit akibat pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, yang menyebabkan kenaikan biaya ekspor. Diperkirakan kondisi ini akan kembali normal pada bulan Juli 2024.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak juga mengalami penurunan sebesar 26,0 persen, atau mencapai Rp266,22 miliar dari pagu sebesar Rp344,87 miliar.
Dalam hal belanja negara, sektor belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar 48,5 persen, atau mencapai Rp1,1 triliun dari pagu sebesar Rp5,1 triliun. Sedangkan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, terealisasi sebesar 7,35 persen, atau mencapai Rp2,3 triliun dari pagu sebesar Rp10,85 triliun.
Beberapa poin terkait belanja negara mencakup pertumbuhan belanja pegawai sebesar 44,8 persen, yang dipicu oleh kenaikan gaji pegawai dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Belanja barang juga tumbuh hingga 67,1 persen, yang didorong oleh pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di unit-unit kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meskipun demikian, belum ada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik walaupun beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) sudah memenuhi syarat untuk penyaluran tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih menunggu regulasi baru dan penyesuaian aplikasi OMSPAN TKD.
Dalam pers realese tersebut hadir Kepala KPP, Indra Gunawan, Kepala KPPBC, Koen Rachmanto, Kepala KPPN Bengkulu, Mohammad Arief Barata, dan Kepala KPP Bengkulu Satu.
