Bengkulu Masuk 10 Daerah Inflasi Tertinggi, Kemendagri Ingatkan Pemda Lakukan Evaluasi

Plt Sekjen Kemendagri

Jakarta – Dalam rilis BPS Provinsi Bengkulu, pada bulan Juni 2024, Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Bengkulu sebesar 3,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 106,72. Inflasi y-on-y Kota Bengkulu sebesar 3,28 persen dengan IHK sebesar 106,62, dan inflasi y-on-y Kabupaten Muko Muko sebesar 4,79 persen dengan IHK sebesar 107,04.
Sedangkan untuk, Tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada bulan Juni 2024 Provinsi Bengkulu sebesar 0,04 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Juni 2024 sebesar 1,56 persen.

Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) yang inflasinya masih di atas rerata nasional agar mengevaluasi dan bekerja lebih keras dalam melakukan pengendalian. Meski capaian inflasi nasional secara year on year pada Juni 2024 sebesar 2,51 persen, masih ada sejumlah daerah yang berada di atas angka tersebut.

Bengkulu masuk dalam 10 daerah dengan inflasi tertinggi di tingkat provinsi termasuk dengan daerah Provinsi Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Tengah, Sumatera Barat, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Riau, dan Kepulauan Riau. Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Nabire, Pasaman Barat, Jayawijaya, Gorontalo, Kerinci, Dharmasraya, Mukomuko, dan Aceh Tengah. Sementara di tingkat kota, yakni Kotamobagu, Ambon, Padangsidimpuan, Bukittinggi, Dumai, Sibolga, Batam, Ternate, Gunungsitoli, dan Padang.


“Demikian bagi teman-teman yang di atas 2,51 persen kami minta untuk tetap berusaha sekeras-kerasnya untuk mengadakan rapat internal kembali, kemudian dicek lagi harga-harganya yang mana yang masih tinggi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Menurutnya, daerah perlu mengevaluasi berbagai upaya pengendalian inflasi yang dinilai belum maksimal. Dia menjelaskan, berbagai strategi pengendalian sudah sering disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang sudah berlangsung hampir dua tahun. 

“Tentunya Bapak/Ibu sekalian sudah hafal di luar kepala, tinggal dicek betul pelaksanaannya di lapangan,” jelasnya.

Upaya pengendalian di daerah ini penting karena bakal berdampak terhadap capaian inflasi nasional. Karena itu, kata Tomsi, daerah yang masih di atas rerata nasional diharapkan dapat berubah lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional di bulan berikutnya. Terlebih, saat ini banyak daerah yang dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah, sehingga lebih bisa konsentrasi dan bekerja lebih keras lantaran tak terpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Di lain sisi, Tomsi bersyukur karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 0,08 persen secara month to month (Juni 2024 terhadap Mei 2024). Sedangkan inflasi secara year on year pada Juni 2024 sebesar 2,51 persen. Ini lebih rendah dibanding inflasi secara year on year pada Mei 2024 sebesar 2,84 persen. Angka ini terbilang baik, meski inflasi Indonesia pernah sebesar 2,28 persen secara year on year pada September 2023.

“Namun demikian, patut kita syukuri bahwa atas kebersamaan kita semua atas kerja keras kita semua angka ini dapat kita capai,”  tandasnya.