Seluma, Bengkulutoday.com – Sorotan terhadap minimnya respons DPRD Kabupaten Seluma dalam polemik pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akhirnya dijawab pihak legislatif.
Anggota DPRD Seluma dari Fraksi PDI Perjuangan, Febrinanda Putra Pratama, membantah anggapan bahwa DPRD bersikap pasif. Ia menegaskan, langkah-langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan, meski tidak seluruhnya terekspos ke publik.
“Kami tidak diam. Secara pribadi, saya sudah berkomunikasi dan duduk bersama Ketua PPDI Kabupaten Seluma untuk membedah persoalan ini,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, kerja-kerja pengawasan DPRD tetap berjalan di lapangan, meskipun tidak selalu terlihat oleh masyarakat maupun media.
“Pengawasan tetap kami lakukan. Hanya saja, tidak semua proses itu terekspos,” tegasnya.
Febrinanda juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak memperkeruh suasana. Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan solusi ketimbang saling menyalahkan.
“Sebagai pejabat daerah, kita punya tanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif. Fokus kita harus pada penyelesaian masalah,” katanya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa siltap merupakan hak mutlak bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Siltap adalah hak atas pengabdian. Sudah sewajarnya dipenuhi tepat waktu,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi kepala desa dan perangkat desa yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kantor DPRD adalah rumah rakyat. Kami terbuka jika kades dan perangkat desa ingin berdiskusi,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah desa terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) guna memperoleh kejelasan teknis terkait pembayaran siltap.
Namun, jika tidak ditemukan titik temu, DPRD memastikan akan mengambil peran lebih jauh.
“Silakan audiensi dulu ke BKD. Kalau belum ada kejelasan, DPRD akan turun tangan dan memfasilitasi solusi terbaik,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Seluma mendapat sorotan dari kalangan kepala desa karena dinilai lamban merespons polemik siltap yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Bahkan, dari seluruh anggota dewan, baru segelintir yang memberikan tanggapan terbuka.
"Cuma satu orang saya lihat, anggota dewan yang bersuara soal siltap. Lah yang lain mana? Kan anggota dewan di Seluma ini banyak," sindir Tamyiz, Kades BP II, Kecamatan Sukaraja.
Polemik ini mencuat setelah pembayaran siltap hanya dilakukan untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari. Pemerintah daerah beralasan keterbatasan anggaran akibat prioritas pembiayaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
Kondisi tersebut memicu kekecewaan di kalangan pemerintah desa, yang menganggap pemda tidak punya rasa kemanusiaan karena lebih mengutamakan event MTQ ketimbang membayar gaji mereka 5 bulan penuh.
"Tidak manusiawi. Itu kan hak kita. Hasil keringat kita. Masa cuma dibayar 2 bulan, demi event MTQ. Kok kita terus yang harus dikorbankan," ungkap salah seorang kades di Air Periukan. (Frk)
