Imigrasi dan Kejaksaan Agung Bentuk Tim Intelijen Buru DPO

imigrasi perkuat sinergitas dengan imigrasi

JAKARTA - Siap siap, dokumen kewarganegaraan imigrasi milik Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejagung bakalan ditelusuri oleh jajaran Imigrasi Republik Indonesia. Hal ini akan dilakukan setelah kerjasama antar kejaksaan agung ri dengan Imigrasi.
 
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menandatangani Perjanjian Kerja Sama
(PKS) dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Reda Manthovani pada Senin, 1 Juli
 2024 bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta. 

Kerjasama ini bertujuan untuk
memperkuat pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan
hukum.

“Intelijen itu core-nya pengumpulan informasi. Perlu skill khusus dalam mengumpulkan dan
menganalisa informasi agar bisa dijadikan bahan bagi user (pengguna) dalam mengambil
 keputusan atau menentukan kebijakan. Perannya sangat strategis, terutama dalam penegakan
hukum. Keberhasilan kita dalam menangani berbagai kasus tidak lepas dari peran intelijen,”
ujar Silmy dalam kesempatan tersebut.

Jamintel Reda Manthovani menyebutkan bahwa data keimigrasian, khususnya terkait
perlintasan orang pada tempat pemeriksaan imigrasi menjadi tambahan informasi yang sangat
 penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.

“Penggunaan teknologi informasi terbukti meningkatkan success rate dari pencarian buronan
yang masuk dalam DPO [daftar pencarian orang] kami, “ ujar Redha.

Kerjasama tersebut memungkinkan Kejaksaan Agung mengakses informasi data perlintasan
yang bermanfaat dalam melacak dan mencari buronan baik dalam maupun luar negeri. Ditjen
Imigrasi juga memiliki aplikasi atau suatu mekanisme subject of interest, yakni catatan
orang-orang yang bermasalah. Sistem tersebut saat ini sedang dalam penyempurnaan dan ke
depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki catatan mengenai WNI maupun WNA yang pernah
 mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia.

Kerjasama intelijen yang dilakukan oleh
 Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam
hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing. Terutama para DPO yang memiliki dokumen kewarganegaraan bakalan diselidiki.

 Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menekankan urgensi penguatan intelijen.

“Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita perlu intelijen untuk mengidentifikasi, memahami,
 dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan
hukum,” jelas Silmy.

Lebih lanjut Silmy menambahkan “Karena itu melalui kerjasama ini, kami harapkan pertukaran
 data dan informasi serta koordinasi intelijen bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga
penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional bisa terwujud,” tutup Silmy.