Penindakan Hukum Imigrasi RI Naik Capai 94,4 Persen

imigrasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah 
penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya. 

Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang 
tahun 2023. 

“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi [tugas-fungsi] 
fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing 
berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada. Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi, 
turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun 
pelabuhan,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (13/6/2024). 
Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana 
keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kemigrasian. 

Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing. 

Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing. 

Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yang 
menjaring 914 orang asing untuk diperiksa. 
Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia. 

“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk 
menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala 
nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi”, tutur Silmy. 

Lebih lanjut Silmy menambahkan “Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai 
kebijakan 
yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah 
kontraproduktif bagi negara,” tutup Silmy.