Jajaran Rupbasan Bengkulu Ikuti Arahan Dari Kabiro Perencaan Terkait Penyusunan Anggaran

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. “Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan institusi kita. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang akurat,” ujar Ida Asep. Beliau juga menyoroti beberapa catatan penting hasil reviu dan penelaahan RKA-K/L TA 2025 yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja. Pertama, pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan bukan sekadar output. Kedua, perlunya pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran. Ketiga, setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendukung pencapaian target kinerja.

Bengkulu - Kepala Rupbasan Kelas I Bengkulu Zulkarnain Mengikuti Kegiatan Arahan Kepala Biro Perencanaan Terkait Penyusunan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2025. Pegawai rupbasan bengkulu mendengarkan arahan Kepala Biro Perencanaan Terkait Penyusunan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2025.

Kegiatan ini dibuka dan disampaikan langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara. Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

“Tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan institusi kita. Oleh karena itu, penyusunan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan data yang akurat,” ujar Ida Asep.

Ida juga menyoroti beberapa catatan penting hasil reviu dan penelaahan RKA-K/L TA 2025 yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja. Pertama, pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan bukan sekadar output. Kedua, perlunya pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran. Ketiga, setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendukung pencapaian target kinerja.