Anggaran Kalender DPRD Provinsi Bengkulu Rp1,9 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal, Mahasiswa Hukum Unihaz Angkat Bicara
Bengkulu, Bengkulutoday.com – Anggaran pembuatan kalender DPRD Provinsi Bengkulu senilai Rp1,9 miliar menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Salah satunya datang dari Djody Indra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu, yang menilai anggaran tersebut tidak rasional dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Djody menyebut, penggunaan anggaran sebesar itu untuk kebutuhan yang tidak mendesak menunjukkan lemahnya sensitivitas wakil rakyat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bengkulu saat ini.
“Anggaran Rp1,9 miliar hanya untuk kalender jelas tidak masuk akal. Di tengah banyaknya persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, DPRD justru mengalokasikan dana besar untuk hal yang sifatnya seremonial dan tidak berdampak langsung,” ujar Djody saat diwawancarai, Rabu, 7 Januari 2026
Menurutnya, kalender bukanlah kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, di era digital saat ini, fungsi kalender cetak sudah semakin tergeser dan tidak lagi relevan untuk menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Kalau kita bicara asas pengelolaan keuangan daerah, ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Anggaran kalender ini patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan manfaatnya bagi publik,” tegasnya.
Sebagai mahasiswa hukum, Djody juga menyoroti aspek *transparansi dan akuntabilitas* dalam penyusunan anggaran tersebut. Ia meminta DPRD Provinsi Bengkulu membuka secara rinci dasar perencanaan, spesifikasi, hingga mekanisme pengadaan kalender tersebut.
“Publik berhak tahu, kenapa bisa sampai Rp1,9 miliar. Spesifikasinya seperti apa, dicetak berapa, dan siapa pihak penyedianya. Jangan sampai ini menimbulkan kecurigaan adanya pemborosan atau kepentingan tertentu,” katanya.
Djody menambahkan, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pemberdayaan UMKM, atau perbaikan fasilitas umum.
“Kami berharap DPRD sebagai wakil rakyat bisa lebih bijak dan berpihak. Uang rakyat seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pencitraan institusi,” pungkasnya.
