Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerangkan kebanyakan anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya dari Tenaga Honorer. Hal ini disampaikan saat Mantan Kapolri ini, dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat. Selain itu, kebanyakan tenaga honorer administrasi menurutnya kebanyakan dari Tim sukses dan keluarga kepala daerah.
“Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023) dikutip Kompas.com.
Kendati demikian, hal ini tidak dipermasalahkan seperti tenaga kesehatan, perawat, guru dan administrasi yang ada di jajaran Pemda. Namun Tito mengingatkan, agar tenaga honorer ini dapat lebih profesional bukan dinilai dari latar belakang lainnya. Terlebih lagi, jumlah tenaga honorer ini terus menumpuk saat pergantian kepala daerah.
“Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus, ini membuat belanja pegawai di daerah-daerah yang bergantung dari transfer pusat semua tersedot ke situ anggarannya," katanya.
Menurut Tito, banyak Kepala Daerah yang melambungkan anggaran untuk kegiatan operasional bagi pegawai. Padahal untuk pembangunan daerah sendiri hanya dipatokan sebesar 15 sampai 20 persen saja.
"Setelah itu membuat program kegiatannya operasionalnya untuk pegawai lagi yang banyak lagi, yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen. Jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” sambungnya.
Untuk itu Mendagri mendorong pemerintah daerah agar lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran. Terutama digunakan dalam hal penguatan pelayanan dasar hingga infrastruktur. Kemudian untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah diharapkan bisa meningkatkan investasi sehingga PAD berubah menjadi lebih baik.
“Kuncinya bagaimana caranya memperkecil belanja pegawai, memperkuat mengefisiensikan belanja-belanja yang tidak perlu, dipindahkan ke kegiatan langsung kepada masyarakat, pendidikan kesehatan dan infrastruktur, dan lain-lain,” tandasnya.
