Monev PPKM, Gubernur Bengkulu Ingatkan Segera Salurkan Bansos

Gubernur Bengkulu Melaksanakan Monitoring PPKM di Kepahiang

Kepahiang, Bengkulutoday.com- Bersama dengan Forkompimda, Gubernur Bengkulu H. Rohidin Mersyah melaksanakan monitoring pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Kepahiang. Dalam kesempatan ini Gubernur mengatakan pada PPKM ini penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus terealisasi dengan baik. 

Gubernur mengutarakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia berharap penyaluran bantuan kepada UMKM juga berjalan dengan baik. Dia juga mengapresiasi penyaluran bantuan UMKM di Kabupaten Kepahiang.

"Bersama Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Pemerintah di Kabupaten Kepahiang harus menyalurkan bansos baik dari pemerintah pusat, cadangan beras pemerintah, bansos kabupaten, termasuk bansos BLT dengan baik," sampai Gubernur.

Dikatakan Gubernur Bengkulu, ia ingin memantau pembentukan posko penanganan covid di desa dan kelurahan telah di realisasikan. 

"Kita ingin pastikan disetiap desa dan kelurahan telah terbentuk posko, kemudian anggaran Dana Desa untuk penanganan covid juga teralokasi, sehingga pencegahan yang tiga T ( Tes, Treat, Trace) berjalan efektif. kita akan turun langsung memastikan anggaran personil dan kelembagaan nya terbentuk, secara pararel kita pantau dan kita tunggu laporannya," sampainya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan,SP yang hadir dalam rapat mengapresiasi monitoring dan evaluasi Yang dilaksanakan Gubernur Bengkulu bersama Forkopimda provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang.

"Harapan kita dari kunjungan ini dapat memastikan bahwa PPKM di jalankan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021,"kata Windra Purnawan.

Dia menambahkan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Kepahiang mulai dari Hulu sampai Hilir berjalan dengan baik.

"Untuk menekan penyebaran Covid-19 ini kepahiang sudah membentuk posko-posko penanganan. Dari Sisi PEN pemberian BLT dapat berjalan simultan dan kami harapkan seluruh pihak pemangku kepentingan baik tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Desa bersama-sama tegak lurus pada satu usaha merealisasikan Inmendagri ini." paparnya.