Bengkulutoday.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menjalin kerja sama dengan Badan Bank Tanah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Selasa (13/1).
Kolaborasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) sebagai motor penggerak pembangunan daerah serta sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan, lahan HGU yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang akan dikembalikan statusnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD). Selanjutnya, aset tersebut dapat dikelola pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jika BMD dapat dikelola, ini bisa menjadi sumber baru PAD. MoU hari ini adalah upaya mencari inovasi pendapatan daerah tanpa menekan masyarakat kecil,” ujar Helmi.
Ia mengungkapkan, potensi lahan yang akan dikerjasamakan diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu hektare, meskipun saat ini masih dalam tahap pendataan dan identifikasi awal. Lahan tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri berbasis pertanian guna mendukung hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi dan sawit, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kota Bengkulu yang kapasitasnya telah penuh, serta pengembangan perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Ini adalah upaya mengembalikan tanah kepada pemerintah daerah agar memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyampaikan bahwa MoU ini menjadi landasan penguatan sinergi antara Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penataan dan pemanfaatan pertanahan secara berkelanjutan.
“Kerja sama ini untuk pengembangan potensi pertanahan atau bekas-bekas hak di Provinsi Bengkulu dan akan diselaraskan dengan perencanaan pemerintah daerah dengan tujuan utama kepentingan masyarakat,” jelas Hakiki.
Ia menambahkan, pada tahap awal pemanfaatan lahan akan difokuskan pada Hak Pengelolaan (HPL) seluas 397 hektare di wilayah Bengkulu, sementara total luasan lahan lainnya masih terus dilakukan pendataan.
“Untuk tahap awal kita sedang mengidentifikasi berapa luas lahannya. Sesuai paparan tadi, perkiraan kami sekitar 20 ribu hektare,” terangnya.
Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,56 persen, sementara realisasi investasi pada triwulan II 2025 mencapai Rp901 miliar atau meningkat 12,26 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
