Bengkulutoday.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah dituding telah sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan partai. Hal itu disampaikan oleh Raharjo Sudiro, dalam menyikapi dinamika di internal Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Menurut Raharjo, Rohidin dianggap tidak menghargai kader yang telah berjuang membesarkan Partai Golkar, salah satunya Aliantor Harahap. Aliantor seharusnya ditunjuk sebagai unsur pimpinan dewan di DPRD Bengkulu Utara, karena, selain dianggap telah berjasa membesarkan partai, juga merupakan kader yang layak diberi apresiasi.
"Aliantor kader Golkar yang sudah cukup lama dan sebenarnya berprestasi banyak membesarkan partai, sayangnya malah orang lain yang ditunjuk sebagai unsur pimpinan dewan di Bengkulu Utara. Jika alasannya karena Partai Golkar tidak lagi menduduki jabatan Ketua DPRD Bengkulu Utara seperti hasil pemilu 2014 lalu, sangat tidak masuk akal, karena sama-sama kita ketahui, PDIP di Bengkulu Utara begitu gencarnya dalam pemilu 2019 lalu," kata Raharjo Sudiro kepada Bengkulutoday.com, Selasa (1/10/2019).
Selain menyoal penunjukkan unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara, Raharjo juga mengkritik terkait perombakan dua DPD Partai Golkar Kabupaten, yakni DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Tengah dan DPD Partai Golkar Kabupaten Lebong. Dua DPD itu, ditunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua. Selain itu, ada juga perombakan para struktur pengurus harian DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
"Kita bukannya tidak setuju, tapi sebaiknya dilakukan secara fair, bukan karena suka dan tidak suka, kami menilai yang ditunjuk bukan orang yang memiliki kualitas," terangnya.
Diakui Raharjo, Rohidin bukanlah kader Golkar yang merasakan bagaimana ikut berjuang membesarkan Partai Golkar, namun dia meminta tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan.
"Pertimbangkan kader-kader yang telah merintis karir politik di Partai Golkar dari bawah," ucapnya.
Rohidin Bantah pemecatan tidak berdasar
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah tegas membantah pernyataan Suari Ogan. Menurut Rohidin, semua yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu memiliki dasar.
"Sudah sesuai dengan surat edaran dari DPP Partai Golkar, DPP meminta untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh pasca pemilu 2019, kemudian kita plenokan dengan membentuk tim evaluasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dan beberapa unsur. Dari hasil evaluasi itu dilahirkan rekomendasi yang kemudian disampaikan ke DPP Partai Golkar," jelas Rohidin dalam keterangan rilisnya, Selasa (1/10/2019).
Selain itu, Rohidin menegaskan bahwa tidak ada tendensius terkait dukung mendukung calon ketua umum DPP Partai Golkar. "Ini murni untuk persiapan Partai Golkar menyambut pilkada serentak dan pemilu 2024 nanti," jelas Rohidin.
Senada dikatakan oleh plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lebong, Lovi Irawan. Menurut Lovi, setelah dilakukan evaluasi terkait pemilu 2019, maka dilakukan kajian komprehensif.
"Setelah dikaji secara komprehensif oleh tim evaluasi. Akhirnya, mereka memutuskan pemberhentian melalui rapat pleno," kata Lovi.
Terkait penonaktifan beberapa pengurus, alasannya tidak dapat diungkap ke publik, sebab hal itu merupakan urusan internal Partai Golkar.
Sementara menurut juru bicara Partai Golkar Zulkarnain Kaka Jodho, hal demikian merupakan hal biasa dalam dinamika organisasi di Partai Golkar.
"Itu dinamika organisasi di internal Partai Golkar, biasa-biasa saja," ungkapnya.
