Oleh : Abner Wanggai
Pembangunan di wilayah Papua menjadi satu prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat pun mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat yang terus memperhatikan berbagai aspek pembangunan di Papua yang diharapkan mampu membawa wilayah tersebut semakin maju.
MH Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, menyarankan agar para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Bung Karno sebagai roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan Papua. Sebab, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Bumi Cenderawasih.
Said menuturkan, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini tentu diharapkan dapat menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, lingkungan hidup dan budaya.
Oleh karena itu Said berharap, agar seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru. Artinya, harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.
Politisi asal pulau Madura ini menuturkan, pembangunan yang tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapanpun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno.
Ir Sukarno telah secara tegas berusaha keras dalam merebut Papua dari Cengkeraman Belanda. Untuk itu, tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi roh dan semangat pembangunan Papua saat ini. Bahkan Sukarno memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia.
Said mengutip, apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?
Said menilai, kata-kata dari Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia, Papua yang saat itu adaah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang dating dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.
Sejauh ini jelasnya, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Hal ini diatur dalam UU Nomor 2021 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kondisi ini menjadi pembahasan pemerintah daerah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara komprehensif.
Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekadar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua.
Ia juga menjelaskan bahwa isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Aceh, bukanlah isu utama dalam setiap rapat penentuan anggaran otsus di Banggar DPR RI. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memiliki konsep pembangunan yang sesuai dengan kearifan local yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI. Sebab, siapapun tidak bias memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan provinsi yang lain. Karena, terdapat ruang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.
Politisi PDIP tersebut menerangkan berakhirnya pelaksanaan otsus menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali proses penggunaan otsus.
Dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019, bersumber dari belanja pusat melalui kementerian/Lembaga K/L mencapai 205,2 triliun.
Sedangkan dana otsus dan dana tambagan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 trilliun pada tahun 2005-2019.
Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.
Dengan adanya modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, tentu saja optimisme pembangunan Papua dapat kian meningkat.
Untuk itu, pembangunan Papua haruslah berbasis kemanusiaan (human development) yang ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua yaitu, Pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Tentu saja ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarang, prasarana serta SDM yang baik dan berkualitas. Misalnya masing-masing kampung di Papua harus memiliki Sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat.
Pengembangan SDM di Papua harus tetap diupayakan, karena SDM adalah kunci pembangunan Papua di masa yang akan datang. Sehingga tidak berlebihan jika SDM Papua merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.
(Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)
