Rejang Lebong, Bengkulutoday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero) UP3 Bengkulu terkait pungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak listrik.
Penandatanganan berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Ruang Rapat Besurek Lantai 3, pada Kamis (20/3) pukul 15.00 WIB.
MoU ini ditandatangani langsung oleh Bupati Rejang Lebong, Muhamad Fikri, dan Manager UP3 PLN Bengkulu, Anjar Widyatama, serta dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Rejang Lebong dan manajemen PLN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rejang Lebong Muhamad Fikri menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
"Alhamdulillah, dalam waktu efektif 20 hari kerja, jajaran Pemkab Rejang Lebong bersama manajemen PT PLN UP3 Bengkulu telah berkolaborasi dengan baik dalam mendukung program 100 Hari Kerja kami," ujar Bupati Fikri, dikutip dari laman resmi mcrl.
MoU ini menjadi langkah strategis dalam memastikan penerimaan pajak dari sektor tenaga listrik dapat dikelola dengan lebih optimal, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD.
Lebih lanjut, Bupati Fikri juga mengimbau masyarakat Rejang Lebong untuk lebih berhati-hati dalam pemanfaatan listrik dan tertib dalam pembayaran tagihan.
"Pajak barang dan jasa atas tenaga listrik merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan terus meningkat. Penerimaan ini akan kami kembalikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sesuai dengan komitmen ‘FIKRI-HENDRI Siap Bantu Rakyat’," tambahnya.
Bupati pun berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
"Insyaallah, semoga Allah SWT meridhoi. Aamiin," tutupnya. [hendra]
