Rutan Bengkulu Siap Canangkan Zona Integritas, Ini Pesan Staf Ahli Menteri

Staf Ahli Menteri Disambut Karutan Bengkulu

BENGKULU – Dalam rangka upaya mewujudkan Rutan Kelas IIB Bengkulu membangun Zona Integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), hari ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony didampingi sejumlah pejabat struktural Rutan, menghadiri kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang dilanjutkan dengan Penguatan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan RB, Iwan Kurniawan. 

Kegiatan diawali oleh penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Kakanwil serta penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kakanwil dengan Kadivmin, Achmad Brahmantyo Machmud, Kadivyankum HAM, Ika Ahyani, Kadivpas, Yan Rusmanto, dan Kadivim, Ganda Samosir. 

Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Bengkulu beserta seluruh UPT Pemasyarakatan maupun Imigrasi telah melakukan sejumlah perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan bekelanjutan sebagai upaya terwujudnya birokrasi kelas dunia pada Tahun 2025 dengan ciri "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas", sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

"Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya, kinerja, pembangunan ketatalaksanaan, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan," ungkap Kakanwil. 

Sementara itu, dalam materi penguatannya, Iwan Kurniawan mengingatkan, pelaksanaan reformasi birokrasi tak hanya dinilai sebatas membangun zona integritas untuk meraih predikat WBK/WBBM. Tetapi yang paling utama lanjut Iwan adalah bagaimana praktik kerja yang baik benar-benar membudaya dalam satuan kerja dan instansi tersebut.

Lebih lanjut Iwan menekankan pentingnya menanamkan resolusi 2023 yang dicanangkan oleh Menkumham sebagai bentuk integritas diri serta menyampaikan dynamic governance perspective yang merupakan kiat Birokrasi ke depannya yaitu : Adaptive Policies (Global Governance), Able People (knowledge base Governance), Agile Process (Digital Governance). 

"Guna mendukung hal tersebut pemimpin, dalam hal ini Kepala UPT harus Thinking a have (memiliki gagasan/inovasi), Thinking Again (Berpikir lagi/kembali, diskusi dengan staff), Thinking across (Kolaborasi dan sinergi dengan pihak lain). Selanjutnya perlu juga kita ingat sejumlah poin Reformasi birokrasi tematik yang merupakan amanat dari Presiden RI, Joko Widodo, antara lain, Pengentasan kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan, Belanja Produk Dalam negeri dan Pengendalian inflasi. Untuk itu dalam membangun Zona Integritas diperlukan komitmen dan strategi yang mumpuni agar tujuan dari sistem Reformasi Birokrasi dapat benar-benar tercapai, " pungkas Iwan