Bengkulutoday.com - Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Iwan Kurniawan memberikan Penguatan Reformasi Birokrasi dalam pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) Tahun 2023 kepada jajaran pegawai Kemenkumham Bengkulu di Aula Soekarno Kantor Wilayah.
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan RB (Iwan Kurniawan) disambut hangat oleh Kakanwil (Erfan) dengan didampingi para pimti pratama beserta pejabat struktural dan para Kepala UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Pencanangan ZI diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Kakanwil serta penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kakanwil dengan Kadivmin Achmad Brahmantyo Machmud, Kadivyankum HAM Ika Ahyani, Kadivpas Yan Rusmanto, dan Kadivim Ganda Samosir.
Kakanwil membuka kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya beserta jajaran senantiasa melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya, kinerja, pembangunan ketatalaksanaan, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Setelah melakukan pencanangan, dilanjutkan dengan penguatan oleh Staf Ahli terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tak hanya dinilai sebatas membangun zona integritas untuk meraih predikat WBK/WBBM.
Menurutnya penguatan ini demi terwujudnya birokrasi kelas dunia pada Tahun 2025 dengan ciri "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas", sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
"Saya merasa sangat terlalu sederhana ketika yang disampaikan berbicara tentang reformasi birokrasi hanya sebatas membangun zona integritas untuk meraih WBK/WBBM, dan penandatanganan pencanangan saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana praktik kerja yang baik benar-benar membudaya dalam satuan kerja dan instansi tersebut," Ungkap Iwan.
Dalam kesempatan ini juga Iwan menanamkan resolusi 2023 yang dicanangkan menteri sebagai bentuk integritas diri serta menyampaikan dynamic governance perspective yang merupakan kiat Birokrasi kedepannya yaitu Adaptive Policies atau Global Governance, Able People atau knowledge base Governance, dan Agile Process atau Digital Governance.
"Guna mendukung hal tersebut pemimpin selaku kasatker harus memiliki gagasan/inovasi, berpikir kembali, diskusikan kerjaan dengan staf, kolaborasi dan sinergi dengan pihak lain," kata dia.
Lebih lanjut Iwan menyampaikan terkait Reformasi birokrasi tematik yang merupakan amanat dari Presiden RI Joko Widodo yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
Menutup arahannya, Iwan menyampaikan tentang makna dari pembangunan Zona Integritas, serta pentingnya komitmen dan strategi untuk mencapai tujuan dari reformasi birokrasi sehingga menjadi Instansi yang berkelas dunia.
