Rejang Lebong, Bengkulutoday.com – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur pada tahun 2025.
Plt Kepala Dinas PUPR, Syamsul Ma’arif, ST, MT, melalui Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah (PIW), Yusuf Wahyudi, mengungkapkan bahwa prioritas pembangunan tahun ini mencakup peningkatan jalan, jembatan, dan fasilitas penunjang lainnya.
“Program kami masih seperti tahun sebelumnya di Bidang Bina Marga, yaitu peningkatan jalan dan pembangunan jembatan,” ujar Yusuf, Selasa (21/1).
Yusuf menjelaskan, total anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Bidang Bina Marga mencapai Rp 43 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pembangunan jalan akan tersebar di sejumlah kecamatan di Rejang Lebong, sedangkan pembangunan jembatan difokuskan di wilayah Binduriang dan Tanjung Sanai 1.
Selain itu, Rejang Lebong mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil sawit sebesar Rp 1,8 miliar. “DBH ini merupakan program lanjutan dari tahun 2024 dan akan digunakan untuk pembangunan di Kota Padang Baru,” tambah Yusuf.
Di Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), serta pembangunan gedung. Sedangkan di Bidang Sumber Daya Air (SDA), anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dari DAU dialokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di beberapa kecamatan, seperti Bermani Ulu Raya, Curup Tengah, Curup Selatan, dan Selupu Rejang.
“Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan irigasi sehingga mendukung produktivitas pertanian masyarakat,” jelasnya.
Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi prioritas. Yusuf menyebutkan, total anggaran sebesar Rp 3,2 miliar dari DAU telah disiapkan untuk program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di beberapa kecamatan.
“Ini merupakan program lanjutan yang sempat tertunda tahun lalu. Kami akan fokus pada wilayah di bawah 10 hektare yang memerlukan perbaikan mendesak,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, pihaknya terus berupaya menyelesaikan seluruh proyek pembangunan secara tuntas sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan fisik tidak setengah-setengah. Jika ada rencana pembangunan jalan sepanjang satu kilometer, maka harus diselesaikan sepenuhnya, bukan hanya 500 meter,” tegasnya.
Dinas PUPR juga mendorong Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih aktif dalam mengakses dana pusat guna mendukung pembiayaan infrastruktur.
“Kami berharap ke depan lebih banyak program yang bisa diusulkan melalui DAK atau APBN agar kebutuhan infrastruktur di Rejang Lebong dapat terpenuhi,” pungkas Yusuf. (hendra)
