Bengkulu, Bengkulutoday.com- Puluhan wali murid SMA Negeri 5 Bengkulu mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (20/8/2025).
Mereka memprotes keputusan sekolah yang mendadak mengeluarkan anak-anak mereka setelah sebulan menjalani proses belajar dengan alasan tidak memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dari total 72 siswa yang dinyatakan tidak terdaftar, sebanyak 42 wali murid hadir langsung menyampaikan aspirasi.
Salah seorang wali murid, As, menjelaskan anaknya dinyatakan diterima melalui jalur resmi, sudah daftar ulang, mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), bahkan sempat belajar sebulan penuh. Namun tiba-tiba pihak sekolah menyatakan anaknya tidak terdaftar di Dapodik dan diminta pindah ke sekolah lain.
“Bahkan ada siswa yang sudah ikut lomba tingkat nasional membawa nama SMA 5, tapi kemudian dinyatakan tidak terdaftar,” ungkap As.
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lain. Ada yang mendaftar lewat jalur domisili resmi, jalur tahfiz, hingga cadangan, namun tetap mengalami nasib sama. Beberapa bahkan menyebut jarak rumah dengan sekolah hanya ratusan meter, sesuai aturan zonasi.
Para orang tua menilai keputusan ini berdampak serius pada psikologis anak-anak. “Ada yang sampai dirawat di rumah sakit karena terguncang. Anak saya hanya ingin sekolah di SMA Negeri 5, bukan di sekolah lain,” ujar salah seorang ibu sambil menangis.
Kepala SMA Negeri 5 Bengkulu, Bihan, menjelaskan proses penerimaan siswa didasarkan pada Permendikdasmen dan Pergub yang mengatur empat jalur penerimaan: prestasi, afirmasi, pindah tugas orang tua, dan domisili.
Sekolah hanya memiliki 12 ruang belajar untuk kelas X dengan kapasitas 36 siswa per kelas sesuai aturan. Namun, saat dilakukan pengecekan pada 21 Juli, ditemukan ada kelas berisi 43 siswa.
“Setelah dicek, puluhan siswa ternyata tidak memiliki Dapodik di SMA 5. Karena itu kami hanya bisa mempertahankan siswa yang datanya resmi terdaftar,” jelas Bihan.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menilai persoalan ini merupakan kesalahan semua pihak. Menurutnya, ada tekanan kuat dari orang tua untuk memasukkan anak ke SMA Negeri 5, bahkan diduga ada praktik titipan.
Meski begitu, DPRD bersama dinas, sekolah, dan perwakilan orang tua sepakat membentuk tim khusus guna mencari solusi, termasuk mencarikan sekolah lain bagi siswa terdampak.
“Kami akan mencari penyebab utama masalah ini dan siapa yang bertanggung jawab. Tapi orang tua juga jangan berpikir anaknya harus tetap di SMA 5,” tegas Usin.
