Oleh: Suhanderi, SH.,M.H
Judul tulisan ini sengaja mengambil padanan kata agak asing bagi dunia akademis, namun akrab dalam sehari-hari masyarakat Bengkulu. Becekil. Berkelahi tahap ringan, perang mulut, belum menggunakan peralatan. Begitulah makna simplistic Becekil. Entitas bahasa daerah yang wajib kita banggakan. Sayangnya, ditengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Becekil seolah jadi menu sarapan pagi, siang maupun malam masyarakat Bengkulu. Penyebabnya, polarisasi politik yang dibangun para elit untuk memuaskan dahaga politiknya menuju pertarungan Pilgub mendatang. Isu kesukuan dan simbolik agama menjadi dagangan laris ditengah jeritan kesusahan masyarakat sebagai akibat pandemi Covid-19.
Sebetulnya ada secercah harapan saat DPR dan Pemerintah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Penundaan ini diharapkan menghentikan kegaduhan. Sehingga semua pihak bisa bergandeng tangan bersama menyelamatkan jiwa masyarakat Bengkulu dari pandemi Covid-19.
Namun mengartikulasikan bergandeng tangan bersama, ternyata tidaklah mudah. Secercah harapan tadi hanya menjadi sebuah keniscayaan saja. Perilaku elit politik justru makin menjadi. Saling serang dan berlomba show up menunjukkan program populisnya. Gratis ini, gratis itu. Seolah ingin menunjukkan paling hebat. Belum lagi perilaku busuk buzzer politik recehan dan media abal yang yang melupakan roh jurnalistik yang berafiliasi dengan elit politik. Kedua terakhir ini tingkahnya makin memuakkan. Melebihi perilaku junjungannya (baca: elit politik).
Elit politik tidak sadar bahwa yang mereka “berikan” kemasyarakat seolah buah kebaikan dan kemurahan hatinya. Padahal sejatinya hal tersebut memang hak masyarakat yang dititipkan kepada elit penguasa atas dispensasi kewajiban yang sudah dilakukan masyarakat, membayar pajak misalnya. Dan wajar jika hak “dikembalikan” ke masyarakat yang membutuhkan tanpa embel-embel gratis. Lagipula memang kewajiban pemimpin mensejahterakan masyarakat. Ini amanah Konstitusi.
Kita jangan larut pada remeh temeh Pilgub dengan segala intriknya ini. Pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhirnya. Bisa satu bulan, tiga bulan, satu tahun, dua tahun bahkan lebih. Karena itu, membangun kebersamaan untuk membuat perencanaan menghadapi Covid-19 jauh lebih penting daripada persoalan Pilgub. Pepatah bijak mengatakan perencanaan yang baik adalah setengah keberhasilan.
Setidaknya ada tiga hal krusial yang harus menjadi perhatian bersama dan harus dibangun perencanaannya dalam menghadapi bencana pandemi Covid-19.
Pertama, Ketersediaan Pangan. Masalah pangan adalah paling krusial. Tentu kita tidak selamanya bergantung pada stok pangan di Bulog yang sebagian besar didatangkan dari daerah lain. Persediaan akan semakin menipis. Maka usaha meningkatkan produksi padi secara mandiri dan menjaga stok gabah hasil petani di Bengkulu adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.
Data hasil surveI Kerangka Sampel Area (KSA) terbaru dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tanggal 2 Maret 2020, mencatat luas panen Provinsi Bengkulu 2019 diperkirakan 64.407 hektar. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 1.484 hektar (2,25 %) dibanding 2018. Sementara produksi Padi tahun 2019 diperkirakan sebesar 296.472 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami peningkatan sebanyak 7.662 ton (2,65 %) dibanding tahun 2018. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras tahun 2019 sebesar 169.878 ton atau mengalami peningkatan 4.390 ton (2,65 %) dibanding tahun 2018. (BPS Prov.Bengkulu, 2020).
Sekarang kita berpikir bersama, sampai kapan persediaan 169.878 ton beras tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu yang berpenduduk 1,96 juta jiwa, jika wabah Covid-19 terus berlanjut? Belum lagi jaminan memastikan gabah atau GKG tersebut tidak diekspor ke provinsi tetangga, Sumatera Barat dan Lampung. Kalau ini lepas dari pantauan, maka potensi ancaman Bengkulu mengalami kerawanan pangan akan benar terjadi.
Sebetulnya ini bukan cerita baru. Misalnya ditahun 2015, Provinsi Bengkulu mengalami surplus gabah kering (GKG) dengan produksi mencapai 549.891 ton. Namun tetap mengimpor beras dari Provinsi tetangga. Inikan aneh, surplus gabah tapi malah impor beras. Penyebabnya, ternyata gabah (GKG) yang dihasilkan dan surplus di Provinsi Bengkulu ini diekspor ke provinsi tetangga, kemudian dibeli lagi dalam bentuk Beras. Tentu ini memprihatinkan, Bengkulu surplus gabah (GKG) tapi malah mengimpor beras. Hasil survei Bank Indonesia tahun 2012 mencatat sebanyak 67,8 persen kebutuhan beras Bengkulu dipasok pedagang dari luar Bengkulu khususnya provinsi Lampung dan Sumatera Barat yang sebetulnya gabah awalnya berasal dari Bengkulu.
Kita berharap, 296.472 ton GKG yang diproduksi tahun 2019 dan tahun-tahun kedepan untuk tidak diekspor ke Provinsi tetangga. Sudah saatnya Bengkulu mandiri pangan. Memproduksi dan mengolah sendiri.
Selain, menjaga agar gabah (GKG) tersebut tidak diekspor ke luar, menjaga sawah agar tidak beralih fungsi juga sangat penting. Penurunan luas panen sebanyak 1.484 hektar ditahun 2019 menguatkan indikasi jika lahan sawah beralih fungsi baik dijadikan sebagai pemukiman maupun sebagai perkebunan. Pemerintah harus menjaga nafas kehidupan masyarakat. Jangan sampai sawah yang menjadi tumpuan hidup mereka beralih fungsi. Tidak semua masyarakat memiliki sawah yang luas. Jika melihat data Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) sungguh sangat memprihatinkan. Petani gurem di Indonesia (termasuk di Bengkulu), cukup banyak mencapai 14.248.864 (55, 33 persen) dari 25.751.267 rumah tangga pertanian (petani gurem ini adalah petani yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar).
Gubernur, Walikota dan Bupati harus bersama bersinergi menangani masalah kebutuhan pokok, pangan. Sebab, selain persoalan di atas, pangan juga menjadi diagram penimbang penentuan angka kemiskinan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Komponen makanan khususnya Beras, menempati posisi paling atas sebagai daftar komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada September 2019, yakni sebesar 17,76 % di perkotaan dan 24,88 % di perdesaan (BRS BPS Prov.Bengkulu, Profile Kemiskinan Provinsi Bengkulu September 2019). Jika ini tidak ditangani serius, maka potensi Bengkulu terperosok kembali sebagai Povinsi termiskin di Sumatera akan terjadi. Tentunya kita berharap ini tidak terjadi.
Kedua, Masalah Ledakan Angka Pengangguran. Efek pandemi Covid-19 membawa dampak luar biasa disemua sektor kehidupan termasuk masalah ekonomi. Berbagai bisnis tutup, kebijakan merumahkan karyawan tak bisa dielak. Kondisi ini akan memperparah tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu. Pada Agustus 2019 saja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu mencapai 3,39 %, dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai TPT tertinggi yang mencapai 4,63 % dan disusul Kota Bengkulu sebesar 4,29 %.
Belum lagi persoalan 630.925 (64,3 %) tenaga kerja di Provinsi Bengkulu yang masih menggantungkan pada sektor informal. Apalagi penyerapan terbesar tenaga kerja masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah yakni tamat SD kebawah sebesar 367.493 atau 37,46 %. Kelompok ini tentu sangat rawan dalam menghadapi hantaman ekonomi sebagai dampak pandemik Covid-19. Tak terkecuali 197.559 usaha UMK di Provinsi Bengkulu yang mulai tertatih.
Ketiga, Matinya Sektor Parwisata. Sebelum wabah pandemik Covid-19 melanda, geliat wisata di Bengkulu mulai menggembirakan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Februari 2020 menunjukkan capian membanggakan karena tertinggi se-Sumatera yakni mencapai angka 58,41 persen.
Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bengkulu juga mengalami peningkatan signifikan mencapai 2.154.928 kali. Dengan rincian wisata kota dan pedesaan (47,63 %), wisata bahari (18,98 %), dan objek wisata terintegrasi (12.93 %). Rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara setiap kali perjalanan tujuan provinsi Bengkulu adalah Rp. 440.380. (BPS, Survei Wisatawan Nusantara 2018).
Dengan kondisi pandemic Covid-19, tentu capaian ini sulit terwujud. Ada ratusan bahkan ribuan pekerja di sektor pariwisata yang kehilangan income. Terutama para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya pada jualan kelapa muda, sate kojek, cendol dan lain-lain, sangat merasakan dampaknya. Karena itu, perlu sentuhan khusus pemerintah untuk menyambung hidup mereka.
Terakhir, mari semua bergandeng tangan menghadapi bencana pandemik Covid-19. Gubernur, Bupati, Walikota sampai ke masyarakat lapisan paling bawah. Khusus kepada kaum intelektual, suarakanlah kepentingan masyarakat dibawah, dengarkan keluh kesah mereka. Jangan lacurkan idealisme anda untuk kepentingan pribadi. Janganlah telalu dekat dengan penguasa. Kaum intelektual harus melakukan distansi cultural dengan mengambil jarak terhadap objek yang dikritik. Jika mereka dekat, bahkan masuk dalam kekuasaan, lalu siapakah yang menjadi penyeimbang (balancing power) terhadap kekuasaan? Padahal rakyat amat membutuhkan peran kaum intelektual dalam membela hak mereka yang sering dicabut oleh penguasa. Mengutip pesan Paul Ricour seabad lalu.
Kepada para elit, berpolitiklah secara santun. Contohlah Soekarno dan Natsir. Meskipun keduanya terlibat polemik berkepanjangan karena perbedaan pandangan politik, namun keduanya saling mengagumi.
Mari bersama Bergandeng Tangan Lawan Korona , Berhenti Becikil !!
*Penulis adalah masyarakat Bengkulu.
