JAKARTA — Direktur Institute Soekarno Hatta, Muhammad Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto tidak memilih langkah konfrontatif dalam menghadapi kekuatan politik yang masih memiliki akar dan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.
Menurut Hatta, sikap tersebut merupakan pilihan politik yang pragmatis agar program-program pemerintahan Prabowo tetap dapat berjalan tanpa terganggu oleh konflik terbuka dengan kekuatan lama.
“Prabowo tidak sedang melakukan konsolidasi kekuatan, tetapi dia tidak frontal menyerang. Prabowo paham betul siapa yang dihadapi,” kata Hatta dalam Diskusi Media Buka Fakta yang digelar MediaTrust.id bersama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Hatta mengatakan, dua tahun masa pemerintahan belum cukup untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, periode tersebut dinilai sudah cukup untuk membaca arah kebijakan dan pilihan politik yang ditempuh pemerintah.
Ia kemudian menyinggung sejumlah indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, perekonomian Indonesia pada triwulan II tumbuh sekitar 5,29 persen, atau meningkat 0,17 persen dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,12 persen.
Hatta juga menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo, antara lain pengambilalihan sekitar 6 juta hektare lahan, penyitaan aset, penghapusan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan ekspor satu pintu, serta kewajiban penyimpanan hasil tambang di Bank Indonesia selama satu tahun.
Di bidang pembangunan, ia menyebut pembangunan lebih dari 3.300 jembatan oleh TNI Angkatan Darat, kenaikan honor guru, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.
Menurut Hatta, sejumlah kebijakan tersebut juga berdampak terhadap harga gabah di tingkat petani yang disebutnya meningkat hingga Rp7.000 per kilogram.
Dalam bidang keagamaan, Hatta menyinggung penyelenggaraan ibadah haji yang menurutnya berjalan baik, dengan jumlah jemaah meninggal dunia yang relatif sedikit.
Ia juga membandingkan pendekatan pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tokoh politik.
“Mana ada era Prabowo ini ada tokoh yang dikriminalisasi? Beda dengan sebelumnya, saya termasuk dalam 300 tokoh yang dikriminalisasi,” katanya.
Menurut Hatta, keputusan Prabowo untuk tidak berkonfrontasi secara terbuka dengan kekuatan lama memiliki pertimbangan pragmatis. Jika dilakukan secara frontal, ia menilai sejumlah program pemerintah berpotensi terganggu karena masih terdapat orang-orang dari pemerintahan sebelumnya yang memiliki pengaruh.
“Jadi bukan soal berani atau tidak berani, tetapi kalau frontal, sangat mungkin banyak program kebijakan yang tidak bisa jalan karena orang lama memang masih bercokol,” ujar Hatta.
Hatta kemudian mempertanyakan sejauh mana kekuatan lama telah kehilangan pengaruh dalam pemerintahan Prabowo.
“Berapa jumlah menteri yang sudah ditangkap?” katanya.
Hatta menyimpulkan bahwa konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Prabowo berlangsung melalui pendekatan yang tidak konfrontatif. Menurut dia, pemerintah justru mengakomodasi sebagian kekuatan lama ke dalam pemerintahan.
“Konsolidasi Prabowo tidak frontal, tetapi kooptasi, mengajak gabung kekuasaan lama,” katanya. (*)
