REJANG LEBONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Iwan Badar membantah kabar yang menyebut dirinya ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bengkulu.
Saat dimintai keterangan awak media, Iwan Badar menyebut dirinya juga mengetahui informasi tersebut dari berbagai pemberitaan yang beredar. Namun hingga saat ini ia menegaskan belum ada keterangan resmi mengenai pihak-pihak yang diperiksa dalam kegiatan penindakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah memilih menunggu penjelasan resmi dari KPK agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat.
“Kita menunggu rilis resmi dari KPK supaya informasinya valid,” ujarnya.
Iwan juga mengakui terdapat indikasi penyegelan terhadap beberapa ruangan di lingkungan kantor pemerintahan. Meski demikian, ia belum memastikan secara detail ruang mana saja yang disegel karena proses penegakan hukum masih berlangsung.
“Saya melihat ada satu dua ruangan yang disegel, sepertinya ada,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, sebagai negara hukum setiap tahapan yang dilakukan aparat penegak hukum harus dihormati hingga adanya keputusan resmi.
Iwan Badar juga menyinggung informasi yang beredar terkait sejumlah pihak yang disebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh KPK, termasuk sosok yang diduga Bupati Rejang Lebong.
Namun ia menegaskan dirinya belum dapat memastikan siapa saja yang diamankan maupun detail perkara yang sedang diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut.
Terkait isu yang menyebut adanya uang hingga Rp1,5 miliar dalam operasi tersebut serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah, Iwan menilai informasi tersebut masih sebatas kabar yang beredar dan belum memiliki kepastian resmi.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan seperti biasa meskipun tengah muncul berbagai informasi terkait penindakan hukum tersebut.
“Kita menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Untuk kepastian semuanya, kita tunggu rilis resmi dari KPK,” tutupnya.
