Bengkulutoday.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hj Leni Haryati John Latief melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bengkulu, kemarin (29/7/2026).
Kedatangannya disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi. Dalam penyambutan tersebut, Zulhairi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Titik Setiawati serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Tonga Rinikson Silaban.
Dalam pertemuan tersebut, Zulhairi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Senator asal Bengkulu tersebut dan menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bengkulu saat ini tengah fokus mengawal dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni percepatan Program Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
“Alhamdulillah pembentukan Koperasi Merah Putih di Bengkulu tercepat ketiga. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh,” kata Zulhairi.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan berbagai program di lingkungan Kanwil Kemenkum Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
“Kendala terbesar kami ada pada dua hal ini,” tuturnya.
Sementara itu, Hj Leni Haryati John Latief menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Bengkulu dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
“Harapan kita bersama tidak ada lagi masyarakat yang tersandung hukum,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Secara khusus, Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini juga berharap terjalin sinergi yang lebih erat antara DPD RI dan Kementerian Hukum dalam mengawal pengelolaan dana desa agar tetap taat hukum dan memberikan rasa aman bagi para kepala desa dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak kepala desa yang mengeluh kepada saya tidak bisa bekerja dengan tenang karena ancaman hukum, padahal mereka telah berusaha untuk bekerja sesuai aturan,” demikian disampaikan Hj Leni Haryati John Latief.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
