Bengkulutoday.com - Senin, 24 Agustus 2015 lalu, dalam rangka penyerapan anggaran dipemerintah daerah, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan 5 hal untuk institusi Kejaksaan dan Bhayangkara seluruh Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Reydonizar Moenek di Istana Bogor, Jl Juanda, Bogor, Jawa Barat :
- Diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Kalau kesalahan administrasi, harus dilakukan aparat internal pengawasan pemerintah karena itu dijamin UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan. Sehingga dia hanya cukup melakukan pengembalian.
- Aparat dalam lihat kerugian negara harus konkrit yang benar-benar atas niat untuk mencuri. Tapi jangan kemudian asumsi, persepsi dan praduga.
- BPK dan BPKP jika melihat ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. "Dalam masa perbaikan 60 hari itu, aparat kepolisian, kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh intervensi," papar Reydonizar.
- Tidak boleh melakukan ekspose tersangka sebelum dilakukan penuntutan. Jangan karena euforia, tuntutan publik, dan ini dan itu. "Janganlah seperti itu, karena kita mau jaga pertumbuhan ekonomi," terang Reydonizar.
Menjelang 1 tahun, Presiden RI Joko Widodo kembali mengumpulkan Kapolda dan Kajati se-Indonesia di Istana Negara pada Selasa (19/7/2016). "Saya pagi ini ingin mengevaluasi karena setahun yang lalu saya sudah perintahkan di Bogor, sudah bicara di Bogor sehingga setelah setahun apa yang saya sampaikan kita evaluasi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kapolda dan Kajati se-Indonesia. Hadir juga Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno dan lainnya.
"Evaluasi perjalanan setahun ini saya masih banyak sekali dengar tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita harus kawal pembangunan sebaik-baiknya di kabupaten/kota, provinsi termasuk di pusat, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan agar betul-betul jadi perhatian," terang Jokowi.
"Saya masih banyak keluhan dari bupati, walikota, dari gubernur. Nanti saya akan blak-blakan kalau sudah tidak ada media," imbuh Jokowi. (dari berbagai sumber)
