Bengkulutoday.com, SELUMA – Dugaan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mencuat di Puskesmas Riak Siabun, Kabupaten Seluma. Sejumlah pegawai internal menyampaikan informasi adanya dugaan pemotongan dana serta pungutan yang diduga terjadi di masa kepemimpinan Kepala Puskesmas Riak Siabun, dr. W.W.
Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal Puskesmas yang meminta identitasnya dirahasiakan. Kepada media ini, sumber menyebutkan adanya sejumlah praktik yang dinilai menyimpang dari ketentuan administrasi dan pengelolaan keuangan negara.
Dugaan Pungutan dan Pemotongan Dana
Berdasarkan keterangan sumber serta bukti percakapan WhatsApp yang diterima redaksi, terdapat beberapa dugaan pelanggaran, antara lain:
1. Dugaan permintaan uang sebesar Rp100.000 kepada pegawai Puskesmas dalam proses pengusulan kenaikan pangkat.
2. Dugaan permintaan uang Rp50.000 kepada pegawai baru yang pindah tugas ke Puskesmas Riak Siabun.
3. Dugaan pemotongan TPP PNS Puskesmas Riak Siabun sebesar Rp15.000 per orang.
4. Dugaan pemotongan Dana BOK hingga 50 persen dari hak petugas pada Tahun Anggaran 2025.
Sumber menyebutkan, pemotongan tersebut terjadi pada berbagai kegiatan, termasuk kegiatan imunisasi. Bahkan, redaksi menerima bukti transfer dan percakapan yang mencantumkan keterangan “pengembalian dana BOK TW 4”.
“Dana ditransfer, tapi kemudian diminta kembali sebagian. Ini terjadi pada kegiatan imunisasi,” ungkap sumber.
Kegiatan Diduga Tidak Dilaksanakan
Selain dugaan pemotongan dana, sumber juga mengungkapkan adanya kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan meski telah dianggarkan melalui Dana BOK.
Salah satunya adalah kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) yang seharusnya dilaksanakan secara rutin. Namun, sejak Agustus 2025 hingga Januari 2026, kegiatan tersebut disebut tidak pernah dilaksanakan.
“Lokmin tidak berjalan berbulan-bulan, padahal anggarannya ada. Kami mempertanyakan ke mana anggaran kegiatan tersebut,” ujar sumber.
Selain itu, kegiatan lintas sektor yang seharusnya digelar setiap tiga bulan sekali juga disebut mengalami keterlambatan pelaksanaan, meski dananya telah tersedia dalam pos Dana BOK.
Dana BOK Capai Ratusan Juta Rupiah
Sebagai informasi, Dana BOK yang dikelola Puskesmas Riak Siabun setiap tahunnya disebut mencapai rata-rata Rp750 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk operasional lapangan serta kegiatan promotif dan preventif.
Menariknya, sumber juga menyebut dugaan praktik serupa pernah terjadi saat dr. W.W. menjabat sebagai Kepala Puskesmas Babatan, Kabupaten Seluma.
Tanggapan Plt Kadinkes Seluma
Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Erlan Suadi, S.P., M.AP, memberikan respons keras terhadap pertanyaan pewarta.
“Datang saja ke kantor, nanti saya kasih tahu puskesmas-puskesmas lain yang jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Erlan, Senin (2/2/2026).
Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik lain di puskesmas berbeda yang dinilai mengarah pada nepotisme dan penyalahgunaan anggaran.
“Modusnya, membangun pagar puskesmas pakai uang pribadi atau non-APBD, lalu minta dibayarkan menggunakan dana kegiatan puskesmas. Ini jelas melawan hukum,” ucapnya.
Seluruh konfirmasi pewarta tersebut telah diteruskan oleh Plt Kadinkes untuk kepentingan lain. Hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih menelusuri ke pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi atas diteruskan nya konfirmasi pewarta.
