Kota Bengkulu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu beserta Jajaran menghadiri menghadiri Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 secara virtual, Jumat (04/08).
Kegiatan yang terpusat di Graha Pengayoman ini dihadiri Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI.
Dalam acara penyerahan LHP ini, BPK RI memberikan penjelasan secara rinci mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham pada tahun sebelumnya. Sejumlah catatan rekomendasi untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan kementerian tersebut diuraikan secara transparan.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya menyampaikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022. Ia juga menyampaikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujarnya.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kemenkumham.
"Tentu kita akan tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang,” Ungkap Menkumham.
Menutup acara Penyerahan LHP, dilakukan penyerahan cinderamata oleh Anggota I BPK RI dengan Menkumham RI. Penyerahan LHP ini merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas keuangan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Semoga hasil pemeriksaan ini akan mendukung peningkatan pelayanan dan manajemen keuangan yang lebih baik di masa depan.
